Media Online : Asosiasi Media Online Indonesia resmi dideklarasikan

  • 24
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •  
  •  
    24
    Shares

JournalPolice.com – Jakarta. Rencana pemerintah melalui Dewan Pers membelenggu ribuan media online di Indonesia dengan barcode atau memblokir sebagai cara menangani masalah merebaknya media abal-abal, media hoax dan media penyebar kebencian (hate speech), menimbulkan berbagai komentar.

Menurut Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, hoax semakin mudah diramu saat instansi pemerintah tidak satu suara atau memberikan informasi yang berbeda-beda terhadap sebuah kebijakan atau dalam menjawab sebuah isu. Publik semakin menganggap hoax sebuah kebenaran jika pemerintah lamban dan tidak responsif mengklarifikasi berbagai isu-isu dengan data dan fakta yang komprehensif, misalnya saja soal maraknya TKA Ilegal.

“Makanya jika ingin hoax tidak merajalela menghantam Pemerintah, kabinet harus responsif menjawab isu. Pemerintah punya semua sumber daya, masak kalah dengan komplotan pembuat hoax,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (16/1).

Maraknya hoax selama dua tahun ini, bagi Fahira, juga menandakan banyak pekerjaan rumah bidang komunikasi publik yang harus dibenahi oleh Pemerintahan. Ketiadaan orkestrasi dalam menanggapi sebuah isu dan peristiwa akan menjadi batu sandungan dalam memberikan informasi yang baik dan menenangkan publik.

Namun, fakta di lapangan banyak media online baru yang sedang tumbuh dengan modal terbatas dengan berita yang disajikan santun, membangun dan tidak pernah menyebarkan berita kebencian. Masalah tersebut menjadi keprihatinan ribuan pemilik dan pengelola media online yang masih dalam golongan pemula (startup) di Indonesia, keseriusan membangun komunikasi dan diskusi membahas hal tersebut maka secara musyawarah munculah sebuah gagasan membentuk wadah dengan tujuan menggalang kekuatan sebagai solusi guna menjawab tantangan dari Dewan Pers tersebut.

Asosiasi Media Online Indonesia resmi dideklarasikan sebagai upaya konkrit memenuhi aspirasi para penggiat media yang mayoritas menggantungkan hidupnya sebagai jurnalis. Dihadiri oleh 36 perwakilan dari pemilik dan awak redaksi media online di wilayah Jabodetabek serta kuasa hukum yang menjadi mitra kerja kita, berlangsung secara sederhana di resto Texas Chicken, kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin sore (16/1).

Pada pertemuan tersebut sejumlah nama masuk sebagai kandidat ketua antara lain Charles (Kabar Nasional), Valentino (Kabar Nasional), Ikung Adiwar (Jakartakita), Addo (Berita Nusantara) dan Irvan (Harian Nasional), yang menjadi penggagas di awal pendirian asosiasi ini. Setelah melalui pembahasan maka secara aklamasi terpilih Valentino sebagai Ketua Asosiasi Mediaonline Indonesia.

“Pemerintah saat ini tidak mendidik, karena akan “membunuh” media-media online kecil yang sedang tumbuh, padahal media online yang modalnya terbatas itu tidak melakukan hoax atau menyebarkan kebencian, tapi ia terkena dampak dari cara Dewan Pers membarcode media,” ujar Valentino (Ketua) Asosiasi Media Online Indonesia dalam pernyataannya.

Verifikasi Dewan Pers, lanjut Valen, panggilan akrab Valentino, hanya akan mendiskriminasi perusahaan media online berdasarkan status ekonominya jika melihat dari syarat yang disebar dalam surat Dewan Pers. Tapi tidak menyentuh akar persoalan. “Ini seperti gaya baru pembreidelan pers dengan cara terselubung, menutup peluang usaha media online kecil yang sedang tumbuh,” ujarnya.

Senada dengan Valen, sebelumnya kuasa hukum Asosiasi Mediaonline Indonesia, Joshua SH juga mengkritisi rencana Dewan Pers yang akan membuat barcode logo Dewan Pers di setiap media online yang di verifikasi berdasarkan badan hukum, pengelola redaksi hingga syarat menggaji wartawan diatas Upah Minimum Propinsi (UMP) selama setahun. Menurutnya belum ada pasal atau undang-undang yang mengatur dalam pengelolaan media pers bebasis online.

“Justru yang harus dilakukan adalah memblokir media yang selama ini beritanya tidak valid (hoax), menyebarkan kebencian atau membuat berita palsu bekerjasama dengan Kantor Kementrian Kominfo, bukan membatasi munculnya media online baru yang sedang tumbuh berdasarkan kemampuan perusahaannya,” tutur Joshua.

Menurut Valen, banyak media online baru yang sedang tumbuh dengan modal terbatas tapi berita mereka santun, membangun dan tidak pernah menyebarkan berita kebencian. “Apakah media yang baik ini hanya gara-garanya modalnya terbatas, kita tega menutupnya,” ujarya.

Karena, lanjut Valen, saat ini Asosisi yang dipimpinnya banyak bergabung media online baru yang sedang merintis bisnis di bidang media digital. “Kami pun memantau, mengedukasi serta meyakini anggota kami bekerja profesional sesuai kode etik jurnalistik,” tegas Valentino.

Upaya penyadaran melek media tak berarti, perusahaan media digital yang belum melengkapi standar perusahaan pers lebih jelek mutu profesionalnya. “Banyak dari anggota kami, yang belum bisa menggaji sesuai standar perusahaan pers, tapi bekerja profesional,” ujarnya.

“Kami lindungi, karena bekerja profesional, mewacanakan aspirasi masyarakat, dengan kaidah jurnalistik yang benar,” ujarnya (Team JP)

author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Media Online : Asosiasi Media Online Indonesia resmi dideklarasikan"