Jokowi Tega Nambah Beban Rakyat, Masyarakat Menjerit, Kenaikan Tarif Listrik Mencekik

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •  
  •  

Your ads will be inserted here by

Easy Chitika.

Please go to the plugin admin page to set up your ad code.

JournalPolice.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy Indonesia (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, kebijakan pemerintahan Jokowi-JK menaikan tarif dasar listrik 900 Volt Ampere (VA) hingga 143% dengan perhitungan 1.352 per KWH pada Mei 2017 menjadi bukti jika pemerintah tidak pro rakyat kecil. Pasalnya, jika hanya karena alasan klasik tidak tepat sasaran, seharusnya permasalah teknis seperti ini yang diperbaiki adalah manajemennya bukan mencabut subsidinya. Kenaikan tarif dasar listrik ditengah kondisi ekonomi yang sulit akan sangat memberatkan masyarakat menengah kebawah, padahal seharusnya pemerintah mengupayakan agar masyarakat kelas bawah naik menjadi masyarakat menengah namun yang terjadi di era pemerintahan Jokowi-JK ini justru sebaliknya”, tutur Jajat kepada kami di Jakarta. Menurut Jajat, kebijakan tidak pro rakyat seperti ini akan memicu pergolakan baru di masyarakat karena dampak dari kenaikan tarif listrik akan sangat luas, masyarakat tidak hanya dipaksa harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar tagihan listrik tapi dampak dari kenaikan ini bisa jadi akan berdampak pada kenaikan harga lainnya, tidak hanya itu usaha kecil masyarakat juga dapat terancam gulung tikar, hal ini tentu akan semakin menambah beban masyarakat.

Tarif Listrik Naik, Jokowi Tega Nambah Beban Rakyat

“Sebagai pemimpin tertinggi seharusnya Jokowi paham kondisi masyarakat yang sedang sulit. dengan seringnya mengeluarkan kebijakan tidak pro rakyat seperti ini saya kira sudah tidak layak lagi Jokowi disebut pemimpin wong cilik, nyatanya dibawah kepemimpinan Jokowi bukan kesejahteraan yang diterima rakyat tetapi malah menambah beban hidup rakyat”, tutup Jajat.

Kenaikan tarif listrik terhadap pelanggan 900 VA non subsidi menuai protes. Sejumlah pihak menolak kenaikan tarif listrik, karena memberatkan beban masyarakat dan pelaku usaha kecil.  “Kok bisa. Di saat harga minyak, batubara, gas dan energi di dunia turun, harga listrik di Indonesia membubung setinggi langit,” kata Salamuddin Daeng, pengamat ekonomi politik. Akibat kenaikan tarif listrik ini, ia menegaskan rakyat menjerit, perusahaan kecil menengah sekarat, karena tak mampu menahan beban kenaikan tarif listrik. Ia menilai pemerintah ternyata kebelet memaksakan kebijakan neoliberalisme dalam sektor ketenagalistrikan. “Ini ulah para mafia listrik. Jangan paksakan kebijakan neoliberalisme,” ucapnya. Menurutnya, mafia listrik dan neoliberalisme dijalankan dengan merancang mega proyek listrik skala besar hingga mencapai 70 ribu MW. Proyek besar ini ditenggarai adalah proyek bancakan para mafia listrik yang mengendalikan pemerintahan Jokowi bersama saudagar yang bersekongkol dengan korporasi asing.

BUKAN KEPENTINGAN RAKYAT

Ia mengungkapkan tidak ada urgensinya proyek sebesar itu, tetapi tetap dipaksakan. Sebagian besar proyek ada di Jawa, yang notabene mengalami kelebihan pasokan listrik. Proyek dijalankan dengan skema publik private partnership atau negara menyerahkan kepada pebisnis yang notabene mereka adalah elite penguasa. Mafia listrik menjalankan perampokan dengan skema full cost recovery. PLN wajib membeli listrik swasta, termasuk kelebihan produk swasta tersebut. “Ini bancakan luar biasa,” tegas Salamuddin. Ia juga mempertanyakan apa landasan dari semua kebijakan (menaikkan tarif listrik) Jokowi tersebut. “Yang pasti bukan untuk kepentingan rakyat,” tandasnya. Rofi Munawar, anggota Komisi VII DPR, menilai kenaikan listrik sangat memberatkan masyarakat. Apalagi kenaikan tarif listrik ini bertepatan dengan meningkatnya beban pengeluaran masyarakat menjelang Ramadhan.

DIS-ALOKASI

Anggota dewan dari Fraksi PKS ini, mengemukakan, DPR telah memberi catatan kepada pemerintah sebelum menaikkan tarif agar memperhatikan validasi data dan penerapan tarif kepada pengguna. Tidak boleh ada dis-alokasi dan harus memperhatikan daya beli masyarakat yang dilihat dari besaran inflasi. Secara faktual, ia menambahkan berdasarkan data BPS sejak awal Januari kenaikan TDL menyumbang inflasi 0,30 persen bersama dengan kelompok perumahan, air, gas dan bahan bakar. “Ini perlu kecermatan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah menunda kenaikan tarif listrik dan memastikan segmen yang terkena sesuai dengan data yang baik dan benar.

Your ads will be inserted here by

Easy Chitika.

Please go to the plugin admin page to set up your ad code.

Sementara itu Advokasi Konsumen Muslim Indonesia (AKMI) mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan pengurangan subsidi listrik 900VA. Kenaikan tarif dasar listrik ini dinilai memberatkan masyarakat kecil. Bulan Mei ini konsumen listrik golongan 900 VA kembali mendapat pengurangan subsidi tahap ketiga. Juli 2017 nanti konsumen golongan 900 VA ini murni terkena tarif pasar. Ada pengecualian bagi mereka yang mengaku sebagai orang susah atau tidka mampu.

“Pencabutan subsidi ini berdasarkan keputusan PT. PLN Persero yang melakukan pengurangan subsidi bertahap sejak Januari 2017. Dasarnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik PT PLN (Persero). Dengan berlakunya tarif tanpa subsidi ini maka konsumen listrik golongan 900VA ini akan membayar sebesar sebesar Rp. 1.352 per kWh (kilo Watt hour),” terang Direktur AKMI, M. Ridha dalam keterangnya di Jakarta.

Ia mejelaskan, pemerintah menganggap bahwa konsumen 900VA dianggap tidak layak mendapat subsidi dan diharuskan mengikuti harga ekonomi listrik. Bagi yang mau mengaku miskin, masih bisa mendapatkan subsidi. Selain itu konsumen 900VA ini dituduh banyak yang sudah jadi pengusaha dan menggunakan listrik dengan daya ini untuk usahanya. “Berapa banyak peralatan rumah tangga yang bisa digunakan dengan daya 900VA ini? Daya listrik 900VA hanya bisa mengoperasikan peralatan listrik dibawah 700 watt. Hanya rumah tangga dengan peralatan listrik seperti lampu dalam jumlah 5 buah, setrika, mesin air, kipas angin, dan televisi ukuran kecil. Jika ingin menggunakan alat listrik yang lebih besar, harus mematikan sebagian yang lain,” paparnya.

Menurut Ridha, tudingan bahwa pelanggan 900VA sudah tidak layak mendapat subsidi perlu ditelaah ulang. “Sejak Januari 2017, berapa besar naiknya angka pendapatan konsumen listrik ini? Berdasar data Biro Pusat Statistik (BPS) upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan Februari 2017 naik masing-masing sebesar 0,55 persen dan 0,27 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya,” jelasnya. “Upah riil harian buruh tani Februari 2017 naik sebesar 0,16 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya, upah riil harian buruh bangunan Februari 2017 naik 0,04 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya ( Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi April 2017),” sambungnya. Bagaimana dengan kondisi keuangan PT. PLN (Persero)? PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, menurutnya, mencetak laba bersih sebesar Rp 10,5 triliun pada 2016.

“Menjadi pertanyaan bagi konsumen, dengan posisi perusahaan Negara yang meraup keuntungan bersih Rp. 10,5 trilyun, mengapa kenaikan listrik harus diberlakukan? Perhitungan tiga komponen, harga bahan bakar, inflasi, dan kurs mata uang, yang menjadi dasar perhitungan kenaikan tariff ini tidak dijelaskan, khususnya untuk bulan Mei ini,” sentil Ridha. PT. PLN (persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, kata Ridha, seharusnya sensitif terhadap kondisi perekonomian rakyat. Apalagi dalam kondisi keuangan PT. PLN (persero) yang meraup untung. “Persentase kenaikan pendapatan rumah tangga yang terkena pencabutan subsidi ini jauh lebih sedikit dibandingkan kenaikan tarif listrik,” tegas Ridha mengkritisi hal tersebut.

Berikut tuntutan Advokasi Konsumen Muslim Indonesia (AKMI) terkait pengurangan subsidi listrik 900VA :

  1. Kementerian ESDM agar membatalkan pencabutan subsidi untuk golongan konsumen 900VA.
  2. Menghentikan sikap pemerintah yang melakukan penghinaan dengan mendesak masyarakat pengguna 900VA mengaku sebagai rakyat miskin.
  3. PT. PLN (persero) harus mengedepankan fungsi kerakyatan tidak menjadikan konsumen 900VA sebagai objek pasar.
  4. PT. PLN (persero) harus terbuka dalam perhitungan tarif listrik semua golongan.
  5. Pemerintah yang dalam hal ini diwakili kementerian ESDM dan PT. PLN (persero) harus mengupayakan energi alternatif yang hemat biaya. ( Team JP )

Your ads will be inserted here by

Easy Chitika.

Please go to the plugin admin page to set up your ad code.

author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Jokowi Tega Nambah Beban Rakyat, Masyarakat Menjerit, Kenaikan Tarif Listrik Mencekik"